Pemagaran laut, dampak dan tanggapan

Kasus pemagaran laut di Indonesia telah menjadi sorotan publik, terutama dengan munculnya insiden di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. garan ini tidak hanya mengganggu aktivitas nelayan, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan.

Pada sember 2024, Ombudsman Republik Indonesia mengungkap adanya pemagaran laut sejauh satu kilometer dari bibir pantai di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Pemasn pagar bambu ini menghambat aktivitas nelayan dan diduga mencatut wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) tanpa dasar yang jelas. Akibatnnelayan mengalami kerugian ekonomi yang signifikan.

Dampak Terhadap Nelayan

Data dari Ombudsman Provinsi Banten menunan bahwa sekitar 3.888 nelayan di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang terdampak langsuneh pemagaran laut ini. Biaya operasional mereka meningkat dua kali lipat, sementara hasil tangkapan menurun drastis. Total kerugian diperrakan mencapai lebidari Rp9 miliar, dengan asumsi penurunan penasilan rata-rata Rp100 ribu per hari per nelayan.

Reaksi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendesak pementah untuk mengambilgkah tegas terhadap kasus pemagaran laut ini. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut melanggar hak nelayan dan masyarakat pesisir, serta meminta pemerintah memastikan legas dari pemagaran tersebut.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan inspeksi ke lokasi dan menemukan bahwa pemasangan pagar bambu dikan secara manual oleh manusia. KKP berencana untuk melakukan pembongkaran pagar tersebut setelah koordinasi dengan lembaga terkait.

Dpak Lingkungan

Wana Lingkungan Hidup Indonesi(Walhi) menilai bahwa pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir pantai utaraupaten Tangerang merusak ekosistem lingkungan. Pagar bambu tersebut menghambat laju arus laut, berpotensi menimbun terumbu kar menyebabkan penumpukan sedimen, dan memicu kekeruhan perairan laut. Walhi mendesak pemerintah untuk segera membongkar pagar tersebut guna menceh kerusakan lingkunn yang lebih parah.

Kasus Serupa di Bekasi

Selain di Tangerang, kasus pemagaran laut juga terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KKP memastikan bahwa aktivitas pemagaran laut di Bekatidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Pada Desember 2024, KKP telah mengirimkan surat penghentian kegiatan kepada pihak pengelola dan saat ini masih melakukan pendalaman lebih lanjut.

Kesimpulan

Kasus pemagaran laut di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tangerang dan Bekasi, menimbulkan dampak negatif bagi nelayan dan lingkungan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini, memastikan penegakan hukum, dan melindungi hak serta kesejahteraan masyarakat pesisir.